Arbo Boy - Sebuah universitas di China menjadikan perang melawan korupsi sebagai salah satu mata kuliah. Universitas Normal Beijing Zhuhai di kawasan Guangzhou, sekarang mewajibkan semua mahasiswanya mengikuti mata kuliah antikorupsi tersebut.

"Ini menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh mahasiswa," kata Alian Fu, Wakil Presiden Universitas Normal Beijing di Zhuhai dalam pertemuan dengan media sejumlah negara Asia di Zhuhai, Senin (1/7)

Menurut Alian, mata kuliah ini sejalan dengan kebijakan China dalam memerangi korupsi di segala bidang. Namun Alian tidak menjelaskan apa isi mata kuliah wajib itu.

China kini bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memerangi berbagai jenis korupsi.

Sementara itu, Sekretaris Partai Komunis China di Universitas Normal Beijing di Zhuhai, Wei Tang menambahkan, mata pelajaran antikorupsi ini berjudul "Teori dan Praktek dalam Memerangi Korupsi dan Mempertahankan Integritas".

"Adanya mata pelajaran ini berdasarkan kerja sama dengan pemerintah daerah Zhuhai," jelasnya.

Namun Weng Tang dan Alian Fu tidak dapat menjelaskan berapa kasus korupsi yang telah ditangani di wilayah Zhuhai.

Universitas yang terletak di China selatan ini memiliki 21.000 mahasiswa S1 dengan 14 fakultas, antara lain Fakultas Pemerintahan dan Hukum. Universitas yang terbentuk atas kerja sama dengan Universitas Normal Beijing ini didirikan pada tahun 2001.

Korupsi di China

Sementara itu, pejabat yang bertanggung jawab atas kebijakan antikorupsi Zhou Yongkang baru-baru ini mengatakan, China menyerukan kerja sama dengan dunia internasional untuk menyita aset hasil korupsi yang ditransfer ke luar negeri.

Zhou menyatakan, negaranya akan memperkuat monitoring aset ilegal yang disita dari pejabat korup. "Dengan menguatnya globalisasi ekonomi, korupsi menjadi tindakan yang terorganisasi dan transnasional," katanya seperti dikutip media lokal.

Sedangkan jaksa penuntut dari Provinsi Liaoning Zhao Jianwei mengatakan, para pejabat pemerintah dan eksekutif senior dari perusahaan milik negara telah mengirimkan dana ilegal ke luar negeri seperti ke Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Jepang dan Rusia.

Menurut Zhou, pihak berwenang di China telah menangani 30.000 kasus penyalahgunaan kekuasaan sejak 2008. Hampir 40.000 pegawai pemerintah per tahun, kata Zhou, telah dihukum karena tindakan korupsinya.